MEDANDAILYNEWS - Nama Muzakir Manaf atau yang lebih dikenal dengan sapaan Mualem bukanlah sosok asing bagi rakyat Aceh. Perjalanan hidupnya mencerminkan dinamika sejarah Aceh itu sendiri: dari masa konflik bersenjata, transisi perdamaian, hingga kini memimpin pemerintahan sebagai Gubernur Aceh periode 2025–2030 bersama Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh).
Mualem lahir pada 3 April 1964 di Gampong Mane Kawan, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara. Dalam perjalanan hidupnya, ia sempat mencoba mendaftar sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), namun tidak berhasil. Jalan hidupnya kemudian membawanya bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Panglima GAM dan Sikap Tegas di Masa Konflik
Di tubuh GAM, Mualem menapaki jenjang kepemimpinan hingga dipercaya menjadi Panglima Komando Pusat pada 2002, menggantikan Abdullah Syafi’i yang gugur. Pada periode ini, Mualem dikenal sebagai figur yang tegas dan konsisten terhadap garis perjuangan GAM.
Sejumlah pernyataan Mualem pada masa itu kerap dikutip dalam berbagai catatan sejarah. Ia menegaskan komitmen GAM untuk terus melanjutkan perjuangan bersenjata demi kemerdekaan Aceh. Pada fase tersebut, GAM juga secara terbuka menolak tawaran otonomi khusus dari Pemerintah Indonesia dan tetap menuntut kemerdekaan penuh.
Mualem juga menekankan bahwa Aceh memiliki kedaulatan historis dan identitas politik tersendiri yang, menurut pandangan GAM kala itu, terpisah dari Indonesia. Sikap ini menjadikannya salah satu simbol garis keras perjuangan Aceh di masa konflik.
Titik Balik: Damai Helsinki dan Transisi Politik
Sejarah kemudian bergerak ke arah berbeda. Perjanjian Damai Helsinki pada 2005 menjadi titik balik besar, mengakhiri konflik bersenjata yang telah berlangsung puluhan tahun. Mualem meninggalkan jalur senjata dan memilih menempuh jalur politik sebagai kelanjutan perjuangan dalam bentuk baru.
Pada 2007, ia turut mendirikan Partai Aceh (PA) dan kemudian menjabat sebagai Ketua Umum. Langkah ini menandai transformasi signifikan, dari pemimpin gerakan bersenjata menjadi aktor utama dalam politik formal Aceh.
Karier politiknya semakin menguat ketika Mualem dipercaya menjabat sebagai Wakil Gubernur Aceh periode 2012–2017. Pengalaman tersebut menjadi bekal penting dalam memahami birokrasi, pemerintahan, dan relasi pusat-daerah.
Menang Pilkada dan Memimpin Aceh
Pada Pemilihan Kepala Daerah Aceh 2024, Mualem kembali maju sebagai calon gubernur berpasangan dengan Fadhlullah (Dek Fadh). Pasangan ini berhasil memenangkan kontestasi dan resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025–2030 pada 12 Februari 2025, melalui sidang paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
Sebagai gubernur, Mualem dikenal memiliki gaya kepemimpinan tegas dan berwibawa. Ia kerap menunjukkan sikap lantang dalam menjaga kedaulatan wilayah Aceh, termasuk menolak klaim pulau yang dikaitkan dengan Provinsi Sumatera Utara. Sikap ini menuai dukungan luas dari sebagian masyarakat yang menilai Mualem konsisten menjaga marwah Aceh.
Rekonsiliasi Nasional dan Kedekatan dengan Prabowo
Di sisi lain, Mualem juga menunjukkan pendekatan rekonsiliasi nasional. Kedekatannya dengan Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sorotan publik, mengingat keduanya pernah berada di sisi berseberangan dalam sejarah konflik Aceh.
Hubungan ini dinilai sebagian kalangan sebagai strategi politik untuk memperkuat posisi Aceh di tingkat pusat, membuka akses komunikasi, serta mempercepat pembangunan infrastruktur dan ekonomi rakyat. Namun, tidak sedikit pula yang mencermati relasi tersebut dengan sikap kritis, mengingat latar belakang sejarah yang kompleks.
Pro dan Kontra Kepemimpinan Mualem
Bagi para pendukungnya, Mualem adalah simbol perjuangan Aceh dan bukti nyata bahwa konflik dapat bertransformasi menjadi perdamaian. Mereka menilai Mualem memahami denyut nadi rakyat karena lahir dari sejarah panjang perlawanan dan penderitaan.
Namun di sisi lain, kritik tetap mengemuka. Sejumlah kalangan menilai latar belakang konflik membuat gaya kepemimpinannya cenderung keras dan kurang dialogis. Tantangan besar juga menanti dalam hal pemerataan pembangunan, transparansi anggaran, serta upaya melepaskan ketergantungan ekonomi Aceh terhadap dana pusat.
Di Persimpangan Sejarah Aceh
Julukan “Mualem” yang melekat padanya bukan sekadar panggilan, melainkan simbol perjalanan panjang Aceh—dari konflik, perdamaian, hingga fase membangun. Karisma dan kebiasaannya turun langsung ke lapangan, termasuk saat menghadapi bencana, memperkuat citranya sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat.
Kini, di persimpangan sejarah Aceh, publik menaruh harapan sekaligus kritik pada kepemimpinan Mualem. Lima tahun ke depan akan menjadi pembuktian: apakah ia mampu menyatukan seluruh elemen Aceh dan menjawab tuntutan pemerintahan modern, tanpa meninggalkan akar sejarah yang membentuknya.
Posting Komentar untuk "Dari Panglima GAM ke Gubernur Aceh: Jejak Panjang, Pro-Kontra, dan Arah Kepemimpinan Muzakir Manaf"